Memang Pemprov Jabar memasukkan pekerja informal yang jumlahnya cukup besar, namun tidak termasuk pemulung.
Kepala Biro Humas Protokol dan Umum Ruddy Gandakusumah menjelaskan, nilai ekonomis sektor informal cukup besar karena bisa mencapai puluhan miliar.
Pemulung tidak termasuk dalam pencatatan by name by address by job by company,” ujar Rudy dalam keterangan resminya yang diterima INILAH.COM, Senin (18/4/2011).
Rudy menjelaskan, memang ada perbedaan jumlah tenaga kerja antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar. Pendataan dilakukan melalui mekanisme pendataan informasi pasar kerja (mikro) dan mekanisme sensus 2010.
“Pendataan cara mikro dilakukan dengan pendataan sistem informasi pasar kerja, pendataan kartu AK.1 (kuning), pendataan oleh petugas fungsional pengantar kerja, pendataan informasi lowongan kerja, serta pendataan penempatan tenaga kerja. Sementara mekanisme sensus dilakukan dengan waktu pencacahan dari bulan Agustus ke Agustus berikutnya. Pencacahan tidak mendata TKI, antar kerja antar daerah dan antarkerja antarlokal, bursa kerja khusus, job fair, dunia maya, serta media koran,” ungkapnya.
Rudy menambahkan, pencatatan bursa kerja (pemerintah dan swasta) pada tahun 2009 ada 502.958 orang dan 560.344 pada tahun 2010. Ditambah juga 218.235 kesempatan kerja dari hasil investasi Rp17 triliun di Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Jabar.
“Kesempatan kerja tidak bersumber dari PMA dan PMDN saja, tetapi bisa juga dari sumber-sumber yang dilakukan KUMKM atau skala mikro dan kecil. Jumlahnya lebih banyak termasuk pekerja mandiri sehingga jumlah 1.063.302 adalah yang tercatat sesuai tupoksi Disnakertrans Jawa Barat,” tegasnya.
inilahjabar.com
